Tanggal 23 Juli menjadi tanggal bersejarah bagi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Nahdliyin. Pasalnya, 25 tahun silam, tepatnya pada 23 Juli 1998, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selaku Ketua Umum PBNU mendapat mandat dari warga NU untuk mendirikan sebuah partai yang menjadi sayap politik Nahdliyin.
Banyaknya ide dan usulan yang diterima PBNU intinya menyarankan untuk membentuk partai politik. Lalu, jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU menggelar Rapat Harian pada 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang bertugas memenuhi aspirasi warga NU.
Tim Lima beranggotakan KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), KH Said Aqil Siroj (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekjen PBNU). Tim Lima ini diketuai KH Ma’ruf Amin (Rais Syuriyah/Koordinator Harian PBNU).
Selain itu, juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai Arifin Djunaedi (Wasekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, HM Fachri Thaha Ma`ruf, H Abdul Aziz, H Andi Muarli Sunrawa, HM Nasihin Hasan, Lukman Hakim Saifuddin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar.
Tim Asistensi yang terdiri dari para tokoh muda itu bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik Nahdliyin.
19 hari kemudian setelah Rapat Harian, pada 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya.
Pada 26-28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyasi di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Wal hasil, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terbentuk dengan basis Ahlussunah Wal Jamaah (Aswaja) melalui deklarasi yang berlangsung pada 23 Juli 1998 di Jakarta.
Pemilu 1999
Singkat cerita, PKB yang masih berumur jagung harus bekerja keras untuk bisa mengikuti pemilihan umum (pemilu) pertama di era reformasi. Pada Pemilu 1999, PKB bersaing dengan puluhan partai untuk meraih simpati publik.
Berkat kegigihan para kader dan kharisma Gus Dur, PKB dalam debut pertamanya itu mendapat juara tiga. Pada Pemilu legislatif itu PKB mampu mengumpulkan 13.336.982 (12,62%) suara sah nasional. Dengan raihan tersebut, PKB berhasil menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak 51 (11,04%) calegnya.
Oleh para pengamat, Pemilu 1999 disebut-sebut mengulang sejarah Pemilu 1955. Pemilu pertama di era Orde Lama itu menempatkan NU pada posisi ketiga setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).
Meski memperoleh juara ketiga Pemilu 1999, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selaku deklarator PKB mendapat amanat menjadi Presiden Indonesia pada 20 Oktober 1999. Ya, Gus Dur terpilih sebagai Presiden ke-4 RI setelah mengungguli Megawati.
Dalam Sidang Umum (SU) MPR yang cukup menegangkan itu, Gus Dur mendulang 373 suara anggota parlemen. Sementara Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai pemenang pemilu 1999, PDIP, hanya puas memeroleh 313 suara.
Untuk meredam pendukung militan Megawati yang kecewa, Gus Dur ingin putri Bung Karno itu menjadi wakil presiden mendampingi dirinya. Wal hasil, Megawati akhirnya terpilih setelah memenangi voting pemilihan wapres atas cawapres Hamzah Haz.
Belakangan, Hamzah Haz yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada Kabinet Persatuan Nasional.
